POHUWATO (Brainline.id) – Ketua Fraksi Partai Golkar, Akbar Iqram Bhar Akbar Baderan, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pohuwato.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar memberikan sejumlah perhatian penting untuk menjaga kondusifitas daerah, khususnya dalam sektor kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan infrastruktur.
Fraksi Golkar menyoroti meningkatnya kasus malaria di Pohuwato, yang kini berstatus tanggap darurat bencana non-alam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB). Berdasarkan data per 10 April 2025, tercatat 220 kasus malaria, naik dari 170 kasus pada Februari 2025. Sebagian besar penderita merupakan laki-laki usia produktif (19–59 tahun) yang bekerja sebagai buruh tambang.
Related Post
“Penularan malaria sangat erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan, terutama di Desa Hulawa yang menyumbang 56% dari total kasus,” ungkap Akbar.
“Tambang emas di desa tersebut merupakan yang terbesar dan lokasinya dekat dengan pemukiman warga, menjadikannya sumber penularan utama. Ketiadaan tenaga entomolog juga disebut menjadi kendala dalam pengendalian vektor malaria,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga menyinggung ketimpangan dalam rekrutmen tenaga kerja di Pani Gold Project (PGP). Mereka mendesak agar PGP memprioritaskan warga terdampak ekonomi akibat penutupan tambang rakyat, termasuk anak-cucu para penambang.
Selain itu, penutupan akses jalan menuju lokasi tambang rakyat oleh PGP dinilai memicu keresahan warga. Pada 9 April 2025, Fraksi Golkar melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung dan meminta solusi alternatif akses jalan bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga menyoroti banjir yang terjadi pada 11 April 2025 akibat pendangkalan sungai karena sedimentasi. Beberapa rumah warga dilaporkan rusak akibat tingginya debit air sungai. Fraksi meminta pemerintah daerah segera melakukan pengerukan sungai sebagai langkah mitigasi.
Krisis air bersih di Kecamatan Dengilo hingga Popayato juga menjadi sorotan. Fraksi Golkar mendesak Pemda dan PDAM segera mengambil langkah konkret untuk memastikan akses air bersih bagi masyarakat.
Isu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG) juga dibahas. Fraksi Golkar mempertanyakan sikap Pemda terkait pelaksanaan RUPS yang tidak mengakomodasi perwakilan Provinsi Gorontalo dalam jajaran komisaris.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima Rancangan Perda tentang LKPJ 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD. Akbar menegaskan komitmen fraksinya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat Pohuwato.
“Kami dari Fraksi Golkar akan terus berupaya sepenuh hati, tenaga, dan pikiran untuk mewakili aspirasi masyarakat demi Pohuwato yang lebih baik di masa depan,” imbuhnya.
Sebelum mengakhiri pembacaan pandangan fraksi, Akbar menyelipkan sebuah pantun.
“Siang-siang makan ikan patin,
Ikan patin dimasak kukus.
Mohon maaf lahir dan batin,
Sampai ketemu di rapat pansus,” pungkasnya.
