POHUWATO (Brainline.id) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Duhiadaa–Patilanggio, Nirwan Due, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Senin (9/2/2026) malam.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan, di antaranya sedimentasi yang menyebabkan gagal panen bahkan gagal tanam, keterbatasan penerangan jalan umum (PJU), kebutuhan air bersih, kelangkaan BBM, kelangkaan dan tingginya harga tabung gas LPG subsidi 3 kilogram, serta bibit jagung yang dinilai kurang terjangkau dan tidak layak tanam.
Menanggapi hal itu, Aleg dari Partai Gerindra menyampaikan bahwa sejumlah persoalan yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan anggaran akan segera ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Related Post
“Masalah-masalah yang sifatnya tidak berkonsekuensi pada anggaran, insyaallah besok akan kami tindak lanjuti melalui rapat kerja bersama OPD terkait,” ujar Nirwan.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa aspirasi lain memerlukan koordinasi hingga tingkat provinsi. Salah satunya terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan distribusi BBM.
“Terkait gas LPG, kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas dan ini juga akan kami tindak lanjuti ke tingkat provinsi, termasuk dengan pihak Pertamina,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai bibit jagung yang dinilai tidak tepat sasaran dan kurang layak tanam, Nirwan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut distribusi, tetapi juga kewenangan penentuan jenis bibit.
“Penentuan bibit itu bukan kewenangan kabupaten maupun provinsi, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, kami akan tetap melakukan langkah-langkah dan mendorong aspirasi petani ini ke pihak-pihak terkait,” katanya.
Nirwan juga menyampaikan komitmen DPRD Pohuwato untuk mengakomodir kebutuhan petani ke depan, termasuk pengadaan unit alat berat apabila anggaran telah tersedia.
“Jika anggaran sudah memungkinkan, DPRD tentu akan mengakomodir pengadaan alat berat untuk kebutuhan petani. Untuk hal-hal lain, kami akan melihat kondisi ke depan berdasarkan masukan masyarakat dan petani,” tambahnya.
Terkait kelangkaan tabung gas LPG subsidi 3 kilogram menjelang bulan puasa, Nirwan menegaskan pihaknya akan melakukan pengawalan serius, termasuk kemungkinan inspeksi mendadak (sidak).
“Kami akan mengawal komitmen yang telah disampaikan Kepala Dinas, termasuk melakukan sidak terhadap pangkalan maupun pengecer sesuai keluhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong penambahan kuota LPG ke pemerintah provinsi. Menurutnya, pada tahun 2023 lalu, DPRD Pohuwato sempat mengawal penambahan kuota hingga 15 pangkalan untuk wilayah Pohuwato.
“Ini akan kembali kami tindak lanjuti ke provinsi, termasuk soal penambahan kuota LPG,” pungkas Nirwan Due.
