POHUWATO (Brainline.id) – Pemerintah Kabupaten Pohuwato secara resmi menyampaikan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 kepada DPRD. Dokumen tersebut menjadi laporan tahun pertama Pemerintahan SIAP dalam menjalankan program pembangunan daerah periode 2025–2029.
Hal itu disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Pemerintah Daerah terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, yang digelar di ruang rapat DPRD Pohuwato, Kamis (26/03/2026) malam.
Bupati menjelaskan, pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun pertama pemerintahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025–2029.
Related Post
“Dalam dokumen RPJMD tersebut telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dengan visi Pohuwato Sehat, Hijau, Handal, Agamis, dan Produktif,” ujar Saipul.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan enam misi utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berkarakter, penguatan ekonomi masyarakat dan investasi daerah, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, pengelolaan lingkungan yang hijau, bersih, dan tanggap bencana, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan masyarakat religius dan damai dalam bingkai budaya dan adat istiadat.
Khusus pada misi kelima, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Bupati menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan optimal dalam melayani masyarakat. Capaian tersebut diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi.
“Target Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 ditetapkan sebesar 74 persen, sementara realisasinya mencapai 77,53 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104,77 persen,” jelasnya.
Selain capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD dan berbagai pihak juga berhasil meraih sejumlah prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Di antaranya, nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 91 serta capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang berada pada kategori cukup baik berdasarkan penilaian Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025.
Di bidang perlindungan anak, Pohuwato ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Pratama tingkat nasional. Sementara di sektor pendidikan, Pohuwato meraih penghargaan dari Gubernur Gorontalo sebagai daerah dengan persentase tertinggi dalam penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) jenjang PAUD serta daerah dengan peningkatan indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertinggi tahun 2025.
Pada sektor pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut.
“Mohon doa dan dukungannya agar tahun 2025 kita kembali meraih WTP ke-13. Berbagai capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah bersama DPRD dalam memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat. Meski demikian, kekurangan yang ada akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” pungkas Bupati.
