POHUWATO (Brainline.id) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, kembali menggelar reses kedua dalam masa sidang pertama. Kali ini, reses dilaksanakan di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Kamis (06/02/2025).
Dalam sambutannya, Akbar Baderan menegaskan bahwa reses tahun ini berbeda dari sebelumnya, di mana dalam satu masa sidang dilakukan dua kali reses. Sebelumnya, ia telah melaksanakan reses di Desa Mootilango, di mana dirinya menerima banyak aspirasi dari masyarakat.
“Kemarin saya melaksanakan reses di Desa Mootilango, dan Alhamdulillah, saya babak belur di sana. Banyak sekali aspirasi yang saya terima. Inilah konsekuensi menjadi wakil rakyat, kita harus siap menerima segala keluhan masyarakat,” ujarnya.
Related Post
Pada titik kedua reses di Desa Padengo, Akbar menyatakan kesiapan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi warga. Ia juga menjelaskan bahwa pada periode pertama sebagai anggota DPRD, dirinya dipercaya masuk dalam Komisi 2 yang membidangi keuangan. Sementara pada periode kedua ini, ia bertugas di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, sekaligus menjadi anggota Badan Anggaran dan Ketua Fraksi Partai Golkar.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan yang mereka harapkan dapat diperjuangkan di tingkat legislatif, di antaranya:
- Kelangkaan Pupuk dan Pestisida – Petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk dan racun hama, yang berdampak pada hasil panen.
- Penerangan Jalan Umum (PJU) – Warga mengusulkan pemasangan PJU di sepanjang jalan desa untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan.
- Fasilitas Tempat Ibadah – Warga meminta bantuan pengadaan amplifier dan pengecatan masjid di Desa Padengo.
- Honor Imam Masjid – Usulan kenaikan insentif bagi imam masjid agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.
- Bantuan untuk Petani Gagal Panen – Petani meminta adanya kebijakan bantuan dari pemerintah ketika mereka mengalami kerugian akibat gagal panen.
- Ancaman Kesejahteraan Petani Akibat Pertambangan Ilegal – Warga mengeluhkan dampak negatif aktivitas pertambangan tanpa izin yang mengancam lahan pertanian mereka.
- Bibit Tanaman yang Tidak Siap Distribusi – Petani mengeluhkan bahwa ketika mereka siap menanam, justru bibit dari pemerintah belum tersedia.
- Kelangkaan Gas LPG 3 Kg – Warga meminta penertiban distribusi gas LPG bersubsidi karena pangkalan di desa mereka lebih banyak menjual ke luar desa.
- Realiasi Program Musrenbang – Warga berharap hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten/kota benar-benar direalisasikan dan tidak sekadar menjadi janji.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Akbar Baderan menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi warga ke tingkat pembahasan di DPRD.
“Saya memahami bahwa banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama petani. Terkait kelangkaan pupuk, bibit, dan bantuan untuk gagal panen, saya akan mendorong pemerintah daerah agar segera mencarikan solusi konkret. Begitu juga dengan persoalan penerangan jalan, insentif imam masjid, hingga kelangkaan gas LPG, ini akan menjadi perhatian serius kami,” ujar Akbar.
Ia juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya tidak ingin hanya memberikan janji, melainkan berusaha merealisasikan setiap aspirasi yang telah disampaikan.
“Saya ingin memastikan bahwa reses ini bukan hanya sekadar mendengar keluhan, tetapi benar-benar menjadi langkah awal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Saya harap warga terus mengawal aspirasi ini agar dapat terealisasi dengan baik,” tutupnya.
