Pohuwato (Brainline.id) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Febriyanto Mardain, menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menduga rendahnya capaian PAD menjadi salah satu alasan sehingga hanya sekretaris dinas yang menghadiri rapat tersebut.
Menurut Febri, persoalan carut-marutnya proses penganggaran di Kabupaten Pohuwato berawal dari tidak tercapainya target PAD sebagaimana telah disepakati dalam pembahasan anggaran sebelumnya. Ia menilai masih terdapat pungutan di lapangan yang tidak berbanding lurus dengan capaian pendapatan daerah.
“Ini tentu menjadi masalah. Jika benar terjadi, kami akan tindak lanjuti melalui Pansus Retribusi. Jika ditemukan pungutan liar yang tidak diketahui pimpinan, kami akan memberikan rekomendasi agar ditelusuri secara mendalam,” tegasnya.
Related Post
Febri juga pesimis Dinas Pertanian mampu mencapai 50 persen dari target PAD yang dibebankan. Ia menyebut beberapa sektor di dinas tersebut bahkan hanya mampu menyentuh angka 2 persen dari 100 persen target yang ditetapkan.
“Bayangkan, dari seratus persen hanya dua persen. Ini harus dipertanyakan, apa sebenarnya yang dihadapi dinas tersebut. Rata-rata pun tidak ada yang mencapai 50 persen, bahkan ada yang hanya 17 persen,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan dasar penetapan target PAD jika setiap tahun realisasinya selalu bermasalah. Menurutnya, penetapan target yang terlalu tinggi justru berdampak pada postur anggaran daerah karena realisasi pendapatan tidak mampu dicapai.
“Jika sudah pesimis dengan target, mengapa harus ditinggikan? Ini yang kemudian menjadi masalah dalam penganggaran daerah. Yang perlu ditelusuri juga yaitu sektor retribusi yang hanya mencapai 2 persen,” tutup Febri.
