POHUWATO (Brainline.id) – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Febriyanto Mardain, Daerah Pemilihan Marisa–Buntulia, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 yang digelar di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Minggu (08/02/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan, di antaranya penerangan jalan umum (PJU) di Dusun Iloponu, kondisi jalan lingkungan yang berlumpur, kelangkaan gas LPG subsidi 3 Kg, serta bantuan UMKM yang dinilai belum merata.
Menanggapi aspirasi PJU, Febriyanto mengatakan kebutuhan penerangan jalan menjadi prioritas karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Ia menyebutkan secara teknis tiang dan lampu telah tersedia dan realisasi akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Related Post
Terkait jalan lingkungan, Febriyanto menjelaskan bahwa perbaikan jalan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. DPRD, kata dia, akan terus mengawal usulan masyarakat agar masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Ia juga menyampaikan kondisi keuangan daerah saat ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran, sehingga sejumlah program belum dapat direalisasikan secara maksimal. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, DPRD Pohuwato telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pajak dan Retribusi guna menelusuri potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Febriyanto menanggapi aspirasi terkait pertambangan rakyat dan menyebutkan bahwa saat ini terdapat 10 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan dan menunggu proses pengusulan izin. DPRD mendorong agar WPR tersebut dimanfaatkan oleh penambang lokal dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan.
Pada sektor ekonomi, warga juga mengusulkan bantuan UMKM. Febriyanto menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme perencanaan, baik lewat Musrenbang maupun jalur aspirasi DPRD, dan realisasinya bergantung pada ketersediaan anggaran.
Sementara itu, terkait kelangkaan dan tingginya harga gas LPG subsidi 3 Kg yang mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung, Febriyanto memastikan DPRD akan menindaklanjutinya melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan pihak Pertamina.
